Pagu Indikatif Anggaran Kemhan Tahun 2014 Sebesar Rp 80.5 Trilyun

Helikopter serang AH-64D Apache (photo : Fairford 2009)

Ini Hasil Rapat Tertutup Komisi I dengan Menhan

Jakarta, (IW) - Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro soal pagu indikatif Kemhan Tahun 2014 sebesar Rp 80.497.980.000.000 (delapan puluh triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah.)

"Komisi I juga dapat menerima usulan tambahan anggaran yang di ajukan Kemhan/TNI sebesar Rp 8.730.522.000.000," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, menceritakan hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6).

Anggaran 6 Hercules eks Australia

Mahfudz pun menjelaskan, pihak Kemhan juga mengajukan tambahan anggaran khusus untuk pengadaan Helikopter Serang Apache beserta persenjataannya dan pesawat Hercules C-130 eks RAAF, Australia sebesar Rp 6 triliun, yang berasal dari dana on top atau pinjaman dari luar negeri.

"Kalau pesawat Hercules itu sendiri dari Australia dalam bentuk hibah, sebanyak enam unit dari Australia. Tapi ini masih akan dibahas secara mendalam dalam rapat terpisah nantinya, jika penggunaan dana on top untuk keperluan hal ini dapat dipenuhi," katanya.

Helikopter Serang Apache

Sementara, untuk rencana pembelian helikopter serang Apache dari AS oleh TNI AD itu, kata Mahfudz, nantinya masih perlu didalami juga bersama Kepala Staf TNI AD.

"Soal jumlah berapa unitnya yang akan dibeli, baru atau bekas dan speknya seperti apa saja, dalam rapat tadi belum dibahas. Itu perlu dibahas lanjut nantinya, kalau usulan penggunaan anggaran on topnya disetujui," jelasnya.

Kata Mahfudz, memang sebelumnya secara informal pihak TNI AD berencana membeli helikopter serang Apache, tetapi terganjal soal sumber pendanaannya. Karena pihak Kemenkeu meminta alokasi anggaran pembelian Apache itu diambil dari pos anggaran TNI AD sendiri.

"Pihak TNI AD keberatan kalau untuk belanja Apache itu menggunakan anggaran reguler TNI AD, sendiri, karena jelas akan sangat membebani anggaran untuk pembiayaan rutin. Karena mereka usulkan di 2014, pengadaan Apache sumbernya dari dana on top." 

"Juga pengadaan Hercules TNI AU, sama sumber pembiayaannya dari dana on top, yang jumlahnya masih sangat besar, yaitu masih tersisa sekitar Rp 30 triliun, dari alokasi dana on top 2010-2014 sekitar Rp 50 triliun," tegasnya.

(Jurnal Parlemen)

TNI Borong Rudal Anti-Tank Buatan Amerika Serikat

Rudal anti-tank Javelin buatan perusahaan Raytheon dan Lockheed Martin, Rudal ini berbobot ringan dan berdaya hancur besar. (Dok. Raytheon)

(IW) -- Angkatan bersenjata Indonesia memborong peluncur rudal anti-tank (ATGM) canggih buatan Amerika Serikat. Rudal ini mampu mengunci sasaran dan mengikuti kemanapun target berjalan dengan daya ledak yang luar biasa.

Anti tank baru bernama Javelin ini dipamerkan dan diperagakan penggunaannya usai pembukaan latihan gabungan Garuda Shield TNI Angkatan Darat dengan Tentara AS di Pasifik (USARPAC), Senin 10 Juni 2013. 

Letnan Satu TNI Bonny Octavian yang memperagakan penggunaan Javelin mengatakan, jarak tembak rudal ini mencapai 2,5 kilometer. Javelin dilengkapi dengan pelacak canggih yang mampu mengunci dan menembak sasaran yang bergerak. "Waktu reload rudal ini cukup cepat, yaitu 40 detik saja," kata Bonny.

Bonny mengatakan, TNI telah memesan 25 alat pembidik dan 189 rudal anti tank Javelin buatan perusahaan Raytheon dan Lockheed Martin ini. Namun senjata ini masih dalam tahap produksi dan belum dikirim.

Selain canggih, alat ini sangat ringan dan dapat ditempatkan di bahu penyerang. Menurut laman Inetres.com, rudal Javelin berbobot 11,8 kilogram sementara alat pembidik dan peluncur hanya 6,4 kilogram. "Senjata ini selain canggih juga simpel dan ringan," kata Bonny.

Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 1998 oleh perusahaan Raytheon dan Lockheed Martin dengan nama proyek Javelin Joint Venture. Produksinya sendiri dimulai tahun 1994 dan dikirimkan ke barak militer di Fort Benning, Georgia pada tahun 1996.

Laman army-technology.com menuliskan, Javelin digunakan tentara AS dan Australia pada perang di Irak antara Maret dan April 2003. Saat ini, senjata ini digunakan di Afganistan. Lebih dari 2.000 rudal Javelin telah ditembakkan AS dan tentara koalisi di negara ini.

Negara asing pertama pembeli Javelin adalah Inggris pada Januari 2003 dengan pemesanan awal sebanyak 18 peluncur dan 144 rudal. Negara lainnya yang telah menggunakan ini adalah Taiwan, Lithuania, Yordania, Australia, Selandia Baru, Norwegia, dan Irlandia. Beberapa negara lainnya tengah mengantre untuk mendapatkannya.

Inetres.com memaparkan, satu buah peluncur dan pelacak Javelin dibanderol US$126.000 atau sekitar Rp1,2 miliar, sementara rudal Javelin satuannya seharga US$78.000, setara Rp756 juta.

(Viva News)

Bakorkamla Luncurkan Kapal Bintang Laut

KN Bintang Laut 4801 (photo : MetroTVNews)

BATAM, (IW) -- Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut atau Bakorkamla Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto di Batam, Sabtu meluncurkan Kapal Negara Bintang Laut 4801 untuk mendukung kepentingan patroli. "Ini merupakan yang pertama, kita membuat sendiri menggunakan biaya APBN," kata Bambang Suwarto seusai peluncuran.

Ia mengemukakan bahwa KN Bintang Laut 4801 buatan PT Palindo Marine Batam, merupakan kapal patroli Bakorkamla pertama yang didanai APBN. Sedang kapal-kapal Bakorkamla yang lain merupakan bantuan dari instasi lain.

Menurut Bambang, kapal itu nantinya akan dilengkapi senjata di depan dan belakang. Senjata itu dinilai cukup, karena KN Bintang Laut hanya menjaga keamanan, bukan untuk pertahanan negara.Bambang menjelaskan bahwa kapal yang diperkirakan beroperasi mulai Juli 2013 itu dilengkapi kamera jarak jauh 20 km dan teknologi satelit sehingga kegiatannya bisa langsung dimonitor dari Jakarta. "Ini termasuk yang tercanggih, sudah terintegrasi dengan sistem di Jakarta," kata dia.

Kapal berkekuatan mesin tiga kali 1.400 horse power itu juga mampu memantau plankton untuk mengetahui daerah potensi ikan. "Jadi nanti bisa memberitahu HNSI daerah yang banyak ikan," kata dia.Pembuatan kapal negara itu, menurut dia, menghabiskan dana sekitar Rp58 miliar yang seluruhnya dianggarkan APBD 2013.

Hingga 2014, katanya, Bakorkamla berencana membuat enam kapal, tiga lainnya pada 2013, yaitu Bintang Laut 4801, Singa Laut 4802 yang masih dikerjakan di Citra Shipyard Batam dan akan diluncurkan Minggu (9/6) dan satu lagi baru akan selesai September 2013 oleh PT Palindo Marine. Direktur Palindo Marine Harmanto mengatakan pembuatan kapal itu memakan waktu sekitar setahun. Kapal dirancang dan dikerjakan oleh sekitar 35 orang yang seluruhnya warga Indonesia.

Menurut dia, stabilitas KN Bintang Laut 4801 merupakan yang terbaik, karena rangka lambung bawah menggunakan baja dan bagian atas terbuat dari alumunium. "Bisa dilihat saat peluncuran tadi, tidak ada goyang, stabilitasnya bagus," kata dia.Menurut Harmanto, kapal itu memuat 60 persen konten lokal. Hanya mesin dan alat navigasi yang diimpor.

(Investor Daily)

Mi-17 Penerbad Siap Bertugas ke Sudan

Mil Mi-17V5 Hip Skadron 31 Serbu Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad)

(IW) -- Untuk pertama kalinya, Mabes TNI akan mengirimkan tiga helikopter ke dalam misi perdamaian PBB yang bertugas di Darfur, Sudan. Ketiga heli yang terpilih, Mil Mi-17V5 Hip merupakan aset Skadron 31 Serbu Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad) yang berpangkalan di Lanumad Ahmad Yani, Semarang. Dengan misi berlabel internasional di daerah konflik, ketiga heli harus memenuhi standar tinggi yang ditetapkan PBB. 

Seperti apa peralatan baru yang dicangkokkan ke heli buatan Rusia ini dan apa untungnya bagi Indonesia memenuhi permintaan PBB, ikuti penelusuran Beny Adrian berikut ini. Angkasa mencari informasi langsung ke sarangnya di Skadron 31, Semarang dan berkesempatan pula mewawancarai Danpuspenerbad, Brigjen TNI Moch. Afifudin. 

Terang saja Puspenerbad girang tak kepalang menerima kepercayaan dari Pemerintah RI untuk menjalankan misi mulia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sudan. Di bawah payung United Nations Mission in Darfur (UNAMID) di Sudan, Afrika Utara, ketiga heli akan bertugas selama satu tahun. Menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk berbuat yang terbaik, karena penugasan ini adalah yang pertama bagi TNI mengirimkan kontingen dengan kekuatan utama pesawat terbang (helikopter) guna mendukung misi PBB. “Rencananya heli beserta kelengkapan dan personel akan diberangkatkan pada bulan Juli,” ujar Komandan Puspenerbad Brigjen TNI Moch Afifuddin. 

Kisah di balik pengiriman heli Penerbad ini berawal dari kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki Moon ke Indonesia pada 20 Maret 2012, berbarengan pelaksanaan Jakarta International Defense Dialogue (21-23 Maret). Kehadiran Ban Ki Moon tak lepas dari tugasnya sebagai pembicara dalam forum dialog dilanjutkan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (PMPP) di Sentul. Kegiatan Ban Ki Moon lainnya adalah melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di poin ketiga inilah kisah bermula.

Dalam pertemuannya dengan Presiden SBY, salah satu persoalan yang dikemukan Ban Ki Moon adalah bahwa PBB masih kekurangan alat angkut helikopter di wilayah konflik yang ditangani. Saat itu juga Sekjen menawarkan kepada SBY, apakah ada peluang Indonesia membantu PBB dengan mengirimkan helikopternya. Dengan keyakinan penuh, SBY pun memberikan jawaban positif bahwa Indonesia akan mengirimkan heli yang diminta. Pernyataan SBY ini lah yang kemudian dikemukakan Ban Ki Moon saat berbicara di forum dialog langsung mendapat aplaus dari hadirin. Setelah itu, perintah pun mengalir secara hirarki dari Panglima TNI hingga ke satuan pembina yaitu Puspenerbad. 

Awalnya permintaan ini adalah untuk memperkuat satgas penerbangan PBB di Kongo. Karena itu namanya pun semula adalah Kontingen Garuda (Konga) XXXV-A/MONUSCO. Belakangan PBB merevisi permintaannya dengan mengubah negara tujuan menjadi Sudan. Dengan demikian nama kontingen menjadi Konga XXXV-A/UNAMID dengan main operational base di El Fasher, Darfur. 

Mengutip dari website PMPP, hingga Juli 2012, Indonesia menduduki peringkat 16 dari 117 negara kontributor Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB dengan 1.902 personel (data PBB per 31 Juni 2012). Kontribusi tersebut terdiri dari 161 polisi, 25 military observers, dan 1.698 personel militer di delapan misi yaitu UNIFIL (Lebanon 1.354), UNMISS (Sudan Selatan, 14), UNISFA (Abyei Sudan, 1), UNAMID (Darfur, 151), MONUSCO (DRC, 192), UNMIL (Liberia, 1), MINUSTAH (Haiti, 178), dan UNSMIS (Suriah, 11). Perkembangan positifnya adalah, kontribusi Indonesia tidak hanya sebatas personel semata, tapi juga telah mengirimkan alutsista berupa kapal perang jenis korvet ke dalam Maritime Task Force (MTF) UNIFIL selama empat kali. Bersama KRI juga selalu diikutkan sebuah helikopter NBO-105 milik Penerbal.

Guna memenuhi permintaan ini, Puspenerbad pun menyiapkan tiga helikopter Mi-17V5 terbaik dari 12 unit heli sejenis yang dimiliki. Pilihan jatuh kepada HA-5156, HA-5157, dan HA-5159. Ketiga heli ini adalah hasil pengadaan terakhir tahun 2011 sehingga kondisinya masih sangat baik. Kalau melihat rekam jejaknya, HA-5156 baru mengantongi 115 jam terbang, HA-5157 mengantongi 102 jam terbang, dan HA-5159 mengumpulkan 237 jam terbang. Kondisinya masih sangat baru, dan ini, menurut Brigjen Afifuddin, memberikan kepercayaan diri tersendiri kepada Indonesia.

“Mi-17 kita satu-satunya yang terbaru, sementara heli negara lain sudah ribuan jam terbang sehingga PBB pun surprise dengan heli kita,” beber Afifudin. 

Tidak sedikit perombakan dan penambahan dilakukan terhadap ketiga Mi-17 ini guna memenuhi persyaratan yang diminta PBB. Secara umum ketiga heli dituntut mampu terbang instrument, karena tidak tertutup kemungkinan beroperasi di malam hari dan di cuaca yang berubah-ubah, membawa kargo di eksternal, mengirim-mengambil pasukan dengan teknik fastrope serta kemampuan beladiri. 

Tidak hanya menyangkut sistem navigasi dan komunikasi, syarat ketat pun dititahkan sampai ke urusan penerbang. Dalam LOA (Letter of Assist) yang disampaikan PBB, disebutkan bahwa untuk mengawaki ketiga heli, Indonesia harus menyiapkan empat set kru yang terdiri dari empat pilot (PiC) dan empat kopilot. Untuk PiC harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dengan 750 jam di antaranya in command dan 400 jam pada tipe dimaksud. Sebagai tambahan, PiC juga harus memiliki minimal 30 jam terbang instrument dan 50 jam terbang malam dengan NVG. Sementara kopilot harus mengantongi minimal 100 jam terbang di tipe dimaksud. 

Demi alasan keamanan terbang, oleh Pemerintah Indonesia akhirnya disetujui setiap heli akan diawaki oleh dua set kru. Sehingga dengan tiga heli, disediakan enam pilot serta enam juga kopilot. Semua PiC (Penerbang I) berpangkat mayor sedangkan untuk kopilot (Penerbang II) berpangkat lettu dan seorang letda. “Dua orang di antaranya (kopilot) sudah kandidat pilot, namun belum sempat disupervisi karena keburu persiapan ke PBB,” kata Letkol CPN Eko Priyanto yang ditunjuk sebagai Komandan Satgas/ Komandan Detasemen Penerbad di Sudan nantinya. 

Bagaimana soal heli? 

Jujur saja saat bertandang ke Skadron 31 di Lanumad Ahmad Yani, Semarang, Angkasa yang sudah mendapatkan penjelasan dari Dansatgas dan Danpuspenerbad, melihat sendiri kondisi ketiga Mi-17 pasca upgrade. Secara kasat mata warnanya pun sudah berganti putih sesuai standar PBB. Di kedua sisi badan heli persis di bawah exhaust terpampang dua huruf besar UN (United Nations), sementara di kedua sisi tailboom tertulis United Nations dan bendera Indonesia di vertical tail. 

Bagi mata yang jeli, beberapa penambahan sudah terlihat di bagian luar heli. Kita mulai dari depan, di kedua jendela pilot ditambahkan pelat baja (armor plate) Level III untuk menetralisir proyektil kaliber 7,62mm. Pelat ini melengkapi perisai terdahulu di jendela bawah yang sudah menjadi bawaan Mi-17 versi militer. Di bawah daerah kokpit ini juga nongol antena baru VHF versi militer ARC 210 berwarna hitam, melengkapi antena VHF buatan Rusia yang sudah terpasang sebelumnya. Dengan spesifikasi baru ini, ketiga heli memang berlimpah radio.

"Posisi Tawar Indonesia Meningkat"

Kepada Angkasa, Kapuspenerbad Brigjen Moch Afifudin mengakui bahwa pihaknya tidak ingin mengekspos rencana keberangkatan Mi-17 ini. “Ada media lokal di Semarang memberitakan, tapi itu bukan dari kami,” ujarnya. Namun kepada Angkasa, jenderal berbintang satu yang ramah ini memberikan kesempatan untuk mengupasnya secara detail. 

Menurut Afifudin, untuk penugasan ini PBB mensyaratkan heli dengan kapasitas minimal 20 penumpang. Di lingkungan TNI memang hanya TNI AD yang mempunyai heli dengan kapasitas tersebut. Sehingga perintah itupun turun ke Puspenerbad. Kapuspenerbad yang sampai sekarang masih aktif menerbangkan NBell-412EP ini mengaku bangga, karena pihaknya bisa menyiapkan heli sesuai keinginan PBB. “Sehingga saat diinspeksi PBB beberapa waktu lalu, ketiga heli dinyatakan lulus cek. Baik alutsista, personel, dan alat pendukungnya,” aku Afifudin. Pemeriksaan dilakukan tim khusus PBB pada 13 Maret lalu di Semarang. 

Dengan diberikannya kepercayaan kepada Indonesia untuk mengirimkan tiga heli ke misi PBB, ternyata berimbas kepada posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Hal ini didengar sendiri oleh Afifudin dari Letkol CHB Iroth Soni yang bertugas di markas PBB di New York. “Komandan, saya salut, ikut senang dan membuat saya merinding. Dengan kita siap mendukung PBB tidak hanya meningkatkan citra tapi juga bargaining Indonesia di dunia,” beber Afifudin menirukan penjelasan Letkol Iroth Soni saat ditemuinya di New York. 

TNI dalam Operasi Perdamaian

Mengutip dari situs PMPP, tercatat bahwa sampai saat ini TNI sudah mengirim personelnya sebanyak 563 kali dengan kontingen terakhir sebanyak 175 prajurit tergabung dalam Satgas Kompi Zeni (Kizi) Kontingen Garuda (Konga) XX-J/MONUSCO. Mereka diterbangkan dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Republik Demokratik Kongo pada 7 Januari lalu. 

Tahun 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan menarik mundur pasukan Inggris, Perancis, dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Kontingen Garuda I. Kontingen ini bertugas di Sinai, Mesir pada misi UNEF-1 (United Nation Emergency Force) pada 8 Januari 1957 dengan komandan Letkol Hartoyo.

(Angkasa)

Tangkal Teroris, Indonesia-Malaysia Latihan Bersama

Upacara pembukaan Latihan Gabungan Bersama Malaysia IndonesiaDarat Samudera Angkasa di Lanud Soewondo Polonia Medan. (photo : TNI, Kompas, MyJointForce)

MEDAN, (IW) -- Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) menggelar Latihan Gabungan Bersama Malaysia Indonesia Darat Samudera Angkasa (Latgabma Malindo Darsasa) - 8AB/2013 di Medan mulai Jumat (7/6/2013) hingga Rabu (12/6/2013) mendatang.

Tujuannnya untuk memadukan kekuatan kedua negara dalam mengatasi masalah di perbatasan dan wilayah tertentu yang di nilai terkait kepentingan bersama. Tahun ini, latihan difokuskan untuk tingkatan pasukan khusus.

"Latihan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan bersama pada sidang high level committee beberapa waktu lalu. Khusus untuk pasukan khusus," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono seusai upacara pembukaan acara di Lanud Soewondo Polonia Medan, Jumat (7/6/2013).

Kedua pasukan akan menguji dan mengimplementasikan strategi penanggulangan teror. Latihan akan dimulai di pos komando. Selanjutnya, pada Selasa dan Rabu berlanjut di lapangan. Lokasinya di Belawan, Lanud Soewondo dan Hotel Arya Duta Medan.

"Sasarannya adalah pengujian bersama Protap 16 dan 18 penganggulangan teror," kata Agus.

Latihan ini melibatkan 1.228 personel dari kedua negara, terdiri dari 319 orang untuk Komando Gladi, 315 pelaku dan 594 pendukung. Masing-masing angkatan mengerahkan alutsista dan perlengkapannya untuk digunakan dalam latihan.

Angkatan Darat mengerahkan 1 heli Bell-412, 1 heli MI-17, 1 armour halilintar, 2 armour, 1 ambulans, 4 Land Rover Command, 2 truk 3 tin, 2 kendaraan anjing perang, 4 sepeda motor, 1 bus, 2 Decco trailer, 1 rantis, dan 2 truk NPS.

Sedangkan Angkatan Laut menyertakan KRI Makassar-590, KRI Imam Bonjol-383, 1 kapal sasaran (tanker), 4 sea rider, 4 rubber boat, 1 heli Bell, 1 heli Bolcow, 2 truk, 5 Land Rover, 1 ambulans. 

Sementara itu, Angkatan Udara mengerahkan Hercules C-130, 1 Boeing, 1 Fokker-28, 4 Ransus, 2 sepeda motor, 2 Komob, 2 bus, 2 truk, 1 mobil jihandak, 2 mobil PM, 1 mobil Damkar, dan 2 ambulans.

Sementara itu, Panglima ATM Jenderal Tan Sri Dato Sri Zulkifeli Bin Mohd Zin menilai kedua belah pihak siap mengikuti pelatihan ini."Melihat kesiapan latihan, saya gembira. Saya percaya dan yakin, latihan akan terlaksana baik," katanya.

Sebelumnya, Direktur Latihan Malindo Darsasa-8AB/2013 Brigjen TNI Buyung Lalana mengatakan, masalah teroris identik dengan kemiskinan, kesenjangan sosial, marjinallisme dan radikalisme. TNI dan ATM menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh ajakan teroris.

Selain melakukan latihan, militer kedua negara itu juga akan menggelar pengobatan gratis bagi masyarakat Kota Medan. Pengobatan digelar di dua tempat dengan target 5.000 pasien, antara lain pengobatan gigi 200 pasien, pembagian kacamata 200 pasien, KB 200 pasien dan pembagian tangan serta kaki palsu untuk 200 orang.

"Kegiatan ini akan melibatkan 26 dokter umum, 8 dokter gigi dari TNI, ATM dan dokter dari Kota Medan," jelas Buyung.

(Kompas)

Lanud Supadio Kini Dilengkapi dengan Rudal QW-3

Prajurit Batalyon 465 Paskhas TNI AU melakukan ujicoba penembakan rudal QW-3 di Pantai Kura-Kura Singkawang, Kalimantan Barat (photo : Antara)

Pontianak, (IW) -- Pangkalan Udara Supadio, Kalimantan Barat memiliki alat utama sistem persenjataan baru yakni rudal QW-3. Uji coba sudah dilakukan di Kura-kura Beach Singkawang.

Sasaran tembak bergerak rudal QW-3 berupa pesawat drone tipe S-70 (photo : Antara) 

Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Novyan Samyoga, Kamis (6/6/2013) menjelaskan, QW-3 akan memperkuat sistem alutsista Lanud Supadio. "Kami memiliki wilayah tanggung jawab hingga ke perbatasan dengan negara tetangga. Rudal ini akan meningkatkan sistem alutsista TNI AU di Kalbar," kata Novyan. Rudal QW-3 akan dioperasikan oleh Pasukan Khas TNI AU Batalion 465, Kalbar.

Ini adalah jenis rudal untuk perlindungan obyek vital langsung, jika pesawat musuh masih bisa menembus pertahanan udara di dua ring sebelumnya. Uji coba rudal ini dilakukan di Singkawang Rabu kemarin. Rudal diuji coba untuk menembak pesawat drone S-70 dan umpan yang dilepaskan oleh S-70.

(Kompas)

Dutch Firm Gets Green Light for Military Exports to Indonesia

Indonesia signed a purchase of one Sigma 10514 frigate on June 2012 worth USD 220m (€168m). The value of €345m likely a purchase of two frigates.

(IW) -- The cabinet has given the green light to a Dutch firm to export frigate parts to the value of €345m to Indonesia, the NRC reports on Wednesday.

The company, which was not named in the parliamentary briefing, will make the deliveries via a shipyard in Romania and another in Indonesia, the NRC said. The ships themselves will be built in those countries.

This procedure, says the cabinet, does not conflict with European Union criteria on weapons exports.

Last year, the planned export of tanks to Indonesia was cancelled after a majority of MPs said they were concerned about the human rights situation in the former Dutch colony.

(DutchNews)

37 tank Rusia segera perkuat Marinir TNI AL

Tank BMP-3F buatan Rusia 

Batam, (IMP) -- 37 unit tank BMP-3F asal Rusia untuk Korps Marinir akan tiba tahun ini selain kapal perang buatan dalam dan luar negeri.

"Marinir sudah mendapatkan 17 unit tank BMP-3F dan akhir tahun ini akan ditambah lagi 37 unit. Tahun depan, sejumlah pesanan alat utama sistem senjata (alutsista) akan terus datang lagi," kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio.

Marsetio mengemukakan hal itu usai peletakan batu pertama Pembangunan Batalyon Marinir 10 di Pulau Setokok Kota Batam, Rabu.

"....akan datang secara bertahap, baik itu kapal perang, pesawat, helikopter maupun tank," kata Marsetio. 

Ia mengatakan, Markas Besar TNI AL telah memesan sejumlah peralatan tempur dari industri strategis di dalam dan luar negeri, antara lain tiga kapal selam dari Korea Selatan, empat "LST" (Landing Ship Tank) dari PAL, KRC (Kapal Cepat Rudal) dari Palindo Marine Batam dan kapal fregat dari Inggris.

"Selain itu, masih ada kapal hidrografi, 11 helikopter antikapal selam, dan kapal latih Kadet AAL pengganti KRI Dewaruci," papar Marsetio.

(Antara)

Indonesia Air Force One

Boeing Business Jet 2 (Photo: Boeing.com)

JAKARTA, (IW) - Presiden SBY akan mendapatkan kado istimewa di bulan Agustus 2013, berupa Indonesia Air Force One BBJ2 yang siap mengantar Presiden untuk kunjungan ke dalam maupun luar negeri. Keberadaan pesawat kepresidenan ini diharapkan membantu kinerja presiden, khususnya ketika melakukan lawatan ke tempat yang jauh. Terbang ke luar negeri selama belasan jam, bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Apalagi ketika masuk jam tidur, tidak bisa merebahkan secara sempurna.

Pesawat kepresidenan nanti, dilengkapi dengan kamar tidur utama, kamar mandi dengan shower, ruang konferensi/ruang makan, dan kamar tamu. Badan pesawat terdiri dari dua lantai dan memiliki tempat duduk hingga 70 penumpang dengan konfigurasi mewah. Presiden akan merasa berada di rumah atau di ruang kerja, membuat energinya tidak habis terserap dengan kepenatan penerbangan yang panjang. Boeing 737-8U3(BBJ2) juga akan dilengkapi dengan alat komunikasi yang canggih serta sistem keamanan modern.

“Ya, Indonesia telah melakukan order khusus untuk Boeing Business Jet,” ujar Media Relations Boeing Commercial Airplanes AS, Doug Alder kepada wartawan, Selasa (4/6/2013). Dari hitung-hitungan biaya, Pesawat kepresidenan ini bisa digunakan selama 35 tahun, sehingga Presiden berikutnya masih bisa menggunakan pesawat Boeing 737-8U3, setelah masa jabatan Presiden SBY habis tahun 2014. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan kalkulasi pada tahun 2009, bahwa pembelian pesawat kepresidenan akan lebih efektif untuk jangka panjang dibandingkan menyewa pesawat.

Pesawat Boeing 737-8U3(BBJ2) Indonesian Air Force dibeli Indonesia seharga US$ 91,2 juta atau sekitar Rp 820 miliar, dengan rincian: US$ 58,6 juta untuk badan pesawat, US$27 juta untuk interior kabin, US$ 4,5 juta untuk sistem keamanan, dan US$1,1 juta untuk biaya administrasi.

Pesawat ini dibeli dengan cara dicicil tiga kali sejak tahun 2010. Beberapa fitur tambahan dari Boeing Business Jet 2 antara lain: Enam tangki bahan bakar di badan pesawat agar bisa terbang nonstop selama 10-12 jam, sistem keamanan serta interior cabin.

Interior BBJ2 (Photo by Boeing)

Kamar Tidur BBJ2 (photo by Boeing)

Kamar Mandi Shower (photo by Boeing)

Dapur BBJ2 (Photo by Boeing)

Kriteria dan spesifikasi pesawat kepresidenan adalah: mampu terbang selama 10-12 jam, mampu mendarat di bandara kecil, memiliki kapasitas sesuai rombongan presiden (70 orang), memiliki peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment khusus.

Boeing BBJ2 memiliki panjang sekitar 39,5 meter, panjang sayap 35,8 meter, tinggi ekor 12,5 meter dan memiliki diameter 3,73 meter. Untuk interiornya, BBJ2 memiliki panjang 29,97 meter, dengan tinggi 2,16 meter dan lebar 3,53 meter.

BBJ 2 dibeli pemerintah sebagai upaya efisiensi. Pertimbangannya bila menyewa pesawat Garuda, ongkosnya lebih mahal. “Untuk kepentingan efisien, jangka menengah dan panjang, agar digunakan setiap saat tanpa mengganggu jadwal Garuda, maka diadakan pesawat sendiri,” ujar Presiden SBY awal tahun 2012.

Selama ini, Presiden SBY menyewa pesawat jenis 787-800 NG untuk penerbangan domestik dan Airbus jenis A330 untuk penerbangan jarak jauh atau internasional. Di 68 tahun kemerdekaannya nanti, Indonesia akhirnya mampu membeli Pesawat Kepresidenan super canggih Air Force One Indonesia. 

(JKGR)

Indonesia Naikkan Anggaran Pertahanan

helikopter mi-35 tni AD

(IW) -- 1 Juni 2013, Singapura. Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan Pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan anggaran pertahanan guna mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang itu.

"Kami yakin anggaran (pertahanan--red) akan tetap bahkan mungkin dinaikkan pada tahun-tahun depan," kata Purnomo dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan ke-12 atau Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu.

Anggaran militer Indonesia mendapat prioritas rendah dengan alokasi rata-rata di bawah 1 persen dari PDB hingga 10 tahun setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi bahkan pada 2001 tercatat pengeluaran untuk militer 0,60 persen dari APBN, katanya.

"Akibatnya terjadi gap untuk memenuhi keperluan pokok pasukan dan ini merupakan tantangan bagi kami," kata dia.

Menhan Purnomo berbicara dalam sesi ketiga The Shangri-La Dialogue bertema "Modernisasi Militer dan Transparansi Strategik" bersama dengan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith dan Menteri Negara untuk Pertahanan Inggris Philip Hammond.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak 31 Mei hingga 2 Juni, dia menjelaskan modernisasi militer dalam konteks reformasi nasional, modernisasi militer sebagai bagian dari pembangunan nasional, serta modernisasi militer dan transparansi strategik.

"Di Indonesia modernisasi militer merupakan unsur kunci reformasi militer, yang jadi bagian reformasi nasional mulai 1998," katanya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak krisis finansial Asia pada 1997-1998. Pemerintah saat itu memperketat anggaran dan memberikan prioritas pada pemulihan ekonomi. Pada pertengahan 2000-an Indonesia akhirnya dapat mengatasi krisis dan ekonomi mulai tumbuh. Prioritas anggaran saat itu diberikan pada pembangunan sosial terutama pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Menhan, perundang-undangan yang direformasi sengat jelas menekan bahwa pertahanan nasional Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup, hukum nasional dan juga prinsip-prinsip serta norma-norma internasional. Ini menjadi acuan tingkah laku atau bahkan tata perilaku tentara Indonesia.

(ANTARA)

650 Prajurit TNI AD YON 403 Berangkat ke Perbatasan Indonesia-Malaysia

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Sunindyo

Semarang, (IW) -- Sebanyak 650 orang Prajurit Batalyon 403/Wirasada Pratista berangkat dalam penugasan ke daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat dengan menggunakan KRI Teluk Amboina. Acara pemberangkatan pasukan tersebut dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Sunindyo, di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Selasa (28/5).

Dalam amanatnya Pangdam IV/Diponegoro berpesan kepada para prajurit yang akan bertugas, Jagalah kehormatan, Bawalah kehormatan dan tunjukkan bahwa prajurit Kodam IV/Diponegoro yang terbaik. Sebanyak 650 orang Prajurit Batalyon 403/Wirasada Pratista berangkat dalam penugasan ke daerah perbatasan di daerah operasi. Menurut Pangdam “Tugas adalah kehormatan dan tugas adalah segala-galanya”.

Disamping itu Pangdam juga berpesan agar menjaga keamanan personel dan materiil, jaga kesehatan dan apabila pulang nanti bisa bertemu dengan anak istri dalam keadaan sehat dan bagi yang belum berkeluarga agar bisa bertemu dengan keluarganya. Tak lupa pula harus profesional, ’’Ingat saudara disana punya sector, dan ingat saudara disana tugasnya membina masyarakat di perbatasan’’, tegasnya. Sebelumnya sudah ada yang datang dan pergi, maka Pangdam mengharapkan para prajurit 403/Wirasada Pratista harus bisa membina masyarakat di perbatasan tersebut lebih baik, harus rela, iklas, bersemangat dan berhasil.

Hadir dalam acara pemberangkatan tersebut Kasdam IV/Diponegoro, Danrem 072/Pmk, Dan Pomdam IV/Diponegoro, Dan Lanal, Para Asisten Kasdam IV/Diponegoro, Para Kabalak, Danyon 403/WP, Dan Yonarhanudse- 15, Dansat Brimob, Ibu Ketua Persit dan istri serta keluarga anggota Batalyon 403 yang akan bertugas.

(TNI AD)

Kasad Resmikan Penggunaan Area Latihan TNI di Simalungun

Simalungun Military Training Area (Simtra) seluas 8.140 hektar, berlokasi di Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun merupakan medan latihan TNI AD terluas kedua setelah Baturaja yang dapat dipakai untuk menggelar latihan kemiliteran bersama dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia. (photo : TNI)

Simalungun, (IW) -- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) TNI Letnan Jenderal Moeldoko meresmikan penggunaan area latihan prajurit di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Simalungun Military Training Area/Simtra) Kodam I BB, Kamis siang.

Peresmian di Dusun Bohoan Nagori Dolok Marawa Kecamatan Silou Kahean ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan Bupati Simalungun JR Saragih, Ketua DPRD Simalungun diwakili Ketua Komisi III Johalim Purba, Kapolres Simalungun AKBP Andi S Taufik SIK, tokoh adat dan ratusan masyarakat.

Kasad mengatakan Simtra merupakan salahsatu upaya Angkatan Darat dalam menyiapkan medan latihan, sarana dan prasarana untuk mendukung kemampuan militer para prajurit.

"Tanpa latihan yang terstruktur, tidak mungkin tercipta prajurit yang terlatih untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” ujar Kasad yang mengatakan pihaknya juga akan menggelar latihan kemiliteran bersama dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.

Untuk itu Kasad menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Pemkab yang telah menyediakan lahan hutan seluas 8.140 hektare sebagai tempat latihan prajurit, dan mengucurkan dana sebesar Rp9,6 miliar untuk karya bakti TNI untuk membuka dan melebarkan akses jalan di Kecamatan Silou Kahean dan Dolok Silou.

“Kepedulian Bupati untuk mewujudkan prajurit yang profesional sangat membanggakan,” ujarLetjend Moeldoko yang baru pertama kali melakukan perjalanan dinas pascadilantik sebagai Kasad TNI.

Kasad juga berpesan kepada prajurit di lokasi latihan untuk menjalin kerukunan dan keharmosian dengan masyarakat khususnya dalam upaya menjunjung adat budaya setempat, tidak sembarangan menebang pohon, mengotori sungai dan membuang sampah tapi juga ikut melestarikan lingkungan alam.

Ketika ditanya fasilitas sarana latihan di lokasi Simtra ini, Kasad menjelaskan pihaknya akan membuat perencanaan terlebih dahulu, membicarakan dengan petinggi TNI dan pemerintah. “Saya perkirakan empat atau lima tahun sudah ada,” ujar Letjend Moeldoko.

Bupati Simalungun memberitahukan pemkab telah menyiapkan keadministrasian penggunaan lahan hutan itu untuk sarana latihan TNI secara legal opini dan legal hukum. “Semua telah kita sampaikan ke pemerintah pusat dan disetujui Menteri Kehutanan. Tinggal menunggu rencana induk kegiatan latihan dari Kodam I Bukit Barisan,” sebut Bupati.

JR Saragih menandaskan Simtra ini merupakan kepentingan negara dan bangsa bukan untuk Bupati atau Pemerintah Kabupaten Simalungun. Selain itu perekonomian rakyat juga mulai meningkat ditandai dengan bukanya sejumlah kedai di pemukiman penduduk.

“Harapan kami kepada Pak Kasad, untuk pembangunan Kabupaten Simalungun yang lebih baik dan meningkat lagi, kami sangat mendambakan program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) tahun 2014 dilaksanakan di daerah kami,” ujar Bupati.

Kasad TNI dan rombongan didampingi Pangdam I BB Mayjend TNI paulus F Lodewijk, Danrem 022 PT Kolonel Inf Restu Widiyantoro MDA, Dan Rindam I BB Kolonel Inf teguh Arif Indratmoko, Dandim 0207 Simalungun Letkol Inf martin SM Turnip dan jajaran TNI, datang untuk meresmikan Simtra dan meninjau karya bakti TNI di Simalungun.

(Antara)

OSI Maritime Systems Signs Contract to Deliver Integrated Navigation Systems to DSME for Indonesian Navy Type 209 SSK Program

OSI Maritime Systems ECPINS-W (photo : OSI)

(IW) -- OSI Maritime Systems (OSI) is pleased to announce the signing of a contract with Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), South Korea.

As part of the program, DSME will build three Type 209 diesel submarines (SSK) for the Indonesian Navy. Under the terms of the agreement, OSI will deliver three Integrating Navigation and Tactical Systems, including ECPINS-W Sub software.

ECPINS-W Sub is the most advanced navigation software in the world specifically designed for the unique requirements of subsurface navigation.

(Maritime Executive)

Kementrian Pertahanan Akui Pembelian 6 Oerlikon Skyshield

Keenam meriam pertahanan udara Oerlikon Skyshield pesanan Indonesia akan dikirimkan 2015-2017 (photo : Oerlikon Contraves)

Perkuat Dirgantara, Indonesia Beli Perisai Udara

Jakarta, (IW) -- Kementerian Pertahanan tak hanya membeli pesawat tempur untuk memperkuat pertahanan dirgantara Indonesia. Kementerian mengaku telah memesan perisai udara dari pabrik Rheinmetall Air Defence di Swiss. Alat utama sistem persenjataan bernama Oerlikon Skyshield itu berbentuk meriam yang terintegrasi dengan radar pangkalan udara.

"Kita pesan enam unit Oerlikon SkyShield, saat ini dalam proses produksi," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, saat dihubungi Tempo, Selasa, 28 Mei 2013.

Enam unit meriam perisai udara itu dipesan Kementerian Pertahanan dengan harga US$ 202 juta. Namun, TNI AU mesti menunggu cukup lama sebelum menggunakan alutsista baru ini. Pasalnya, Oerlikon Skyshield baru bisa dikirim dari Swiss pada 2015. "Jadi bertahap. Pertama, empat unit tiba tahun 2015, dua unit lagi tiba tahun 2017,"kata dia.

Sumber Tempo menyebutkan, Oerlikon Skyshield menggunakan meriam kembar berukuran amunisi 35 milimeter dan rudal anti-serangan udara jarak pendek. Kemampuan meriam memuntahkan 1.000 peluru dalam satu menit dianggap efektif menghancurkan ancaman pesawat tempur dan rudal musuh.

Kemampuan Oerlikon Skyshield semakin mumpuni jika menggunakan amunisi khusus buatan Rheinmetall bernama Advanced Hit Efficiency and Destruction (AHEAD). Jika ditembakkan, peluru ini mampu menyebar membentuk perisai, sehingga presisi tepat sasaran mencapai lebih dari 90 persen.

(Tempo)

Vietnam Tertarik dengan Pesawat CN 295

Pesawat CN-295 (photo : Burmarrad)

Jakarta, (IW) -- Menteri Pertahanan Vietnam, Jenderal Phung Quang Thanh, mengatakan bahwa Vietnam memerlukan pesawat sejenis CN 295 sesuai kebutuhannya setelah mempelajari seluk-beluk pesawat jenis itu yang diprodduksi PT Dirgantara Indonesia (DI).

Siaran pers KBRI Hanoi yang diterima Antara di Jakarta, Senin, menyebutkan Menhan Vietnam juga mengatakan pihaknya berencana mengirim delegasi Angkatan Udara Vietnam ke Indonesia untuk mempelajari industri penerbangan Indonesia dan menanyakan hal-hal yang lebih rinci mengenai pesawat CN 295 ketika Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kehormatan kepada Menhan Jenderal Thanh.

Menhan Jenderal Thanh pada kesempatan itu juga mengatakan dia menghargai hubungan baik kedua negara, khususnya antara kedua militernya.

Wamenhan RI yang didampingi Dirut PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso dan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan badan usaha milik negara itu melakukan kunjungan tiga hari ke Vietnam dalam rangka Road Show ke enam negara ASEAN untuk memperkenalkan pesawat CN 295.

Sjafrie beserta rombongan mendarat dengan menggunakan pesawat jenis itu di Ho Chi Minh City dari Bandar Seri Begawan pada 25 Mei dan meneruskan perjalanan ke Hanoi pada 26 Mei.

PT DI mengadakan Air Show pesawat CN 295 dan "Joy Flight" selama lebih kurang 45 menit pada Senin (27/5). Turut dalam program Joy Flight tersebut adalah wakil Panglima AU Vietnam beserta jajarannya, Dubes RI untuk Vietnam Mayerfas, Dubes Spanyol Fernando Curcio Ruigomez, Atase Pertahanan RI Kolonel Susilo Adi Purwantoro dan direksi PT DI.

Pada pertemuan terpisah, Wakil Panglima AU Vietnam Mayor Jenderal Nguyen Kim Khach mengatakan bahwa Vietnam telah menjajaki untuk memiliki pesawat sejenis CN 295. Dia mengatakan dirinya telah mencoba pesawat tersebut di Spanyol.

Dengan dirakitnya pesawat CN 295 di Indonesia, akan lebih baik bagi Vietnam mengingat pelayanan purna jual dapat dilakukan oleh Indonesia, yang berjarak lebih dekat dengan Vietnam, katanya.

Wamenhan RI menyambut baik rencana kunjungan delegasi Vietnam ke Indonesia guna melihat dari dekat produdksi pesawat PT DI dan industri pertahanan Indonesia lain. 

(Antara)

Liku-Liku BPPT Wujudkan Pesawat Udara Tanpa Awak (UAV) Masuk Pasar Komersial

Para penggawa tim produksi PUNA Wulung (UAV)

Bandung, (IW) -- Tanggal 29 April 2013 merupakan hari bersejarah bagi proses penciptaan PUNA. Sebab, mulai tanggal itu, BPPT menyatakan kesiapannya untuk memproduksi pesawat tanpa awak tersebut secara komersial. Mereka siap menerima pemesanan dari pihak luar. 

Rilis PUNA yang diberi nama Wulung itu dilakukan oleh Kementerian Pertahanan bersama PT Dirgantara Indonesia (DI) sebagai pelaksana produksinya.

Para penggawa tim produksi PUNA Wulung pun bersorak kegirangan menyambut babak baru industri kedirgantaraan Indonesia itu. Wajah kurang tidur para pemuda dan profesor senior pun seketika berubah ceria usai penandatanganan kerja sama komersialisasi PUNA.

Sembari memandangi pesawat dengan warna dominan biru laut yang sedang dipamerkan itu senyum cerah terus menghiasi raut wajah penuh kelegaan mereka.

Bagi tim PUNA Wulung, Inilah salah satu impian para ilmuwan BPPT, menghasilkan produk teknologi tinggi yang bisa dikomersialkan. Meski belum secanggih pesawat tak berawak bikinan negara maju, optimisme tetap membuncah.

Sekitar 50 orang anggota tim pengembang PUNA Wulung menyatakan kesiapannya untuk mengembangkan pesawat itu agar lebih canggih. Dengan harapan, pesawat itu akan digunakan untuk kepentingan militer Indonesia dan menjadi bagian alutista asli bikinan anak negeri.

Para anggota tim PUNA Wulung memang pantas berbangga. Hasil pengembangan bertahun-tahun mampu menghasilkan pesawat nir awak yang cocok untuk kondisi geografis Indonesia. “Kami tidak bisa melupakan jasa almarhum Prof Said,” ujar Kepala Program PUNA Joko Purwono.

Pengembangan PUNA di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari sosok Prof Said Djauharsyah Jenie. Mantan Kepala BPPT itu merupakan perintis teknologi PUNA. Pada 1998, Said yang bermimpi Indonesia memiliki pesawat intai tak berawak mulai merekayasa teknologi dirgantara yang merupakan bidang keilmuannya.

Sayang, karena berbagai keterbatasan di BPPT kala itu, dia memutuskan menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan PUNA. Krisis ekonomi dan kondisi politik pascareformasi sempat membuat proyek tersebut mandek. Akhirnya pada 2004 pengembangan PUNA dilakukan lagi.

Selama dua tahun, Said dan timnya fokus mengembangkan struktur ringan. Sejumlah uji coba pun dilakukan dan berakhir dengan kegagalan. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah bobot pesawat yang terlalu berat. Setidaknya ada dua prototipe pesawat yang gagal diuji coba meski berkali-kali dilakukan penyesuaian.

Rupanya, para ilmuwan pengembang PUNA yang berlatar belakang ilmuwan PT DI menyamakan struktur pesawat tersebut dengan pesawat komersial. Tidak heran beratnya berlebih dan gagal diterbangkan.

Mereka pun kembali berkutat di bengkel pembuatan pesawat tersebut, dan berhasil menciptakan prototipe ketiga yang mampu terbang.

Setelah menjadi kepala BPPT pada 2006, pucuk pimpinan program PUNA pun diserahkan kepada Joko. Dia mulai mengembangkan PUNA dalam hal konfigurasi. Selain itu, Joko menyetop pengembangan oleh swasta. Dia merekrut para sarjana dari berbagai universitas untuk mengembangkan PUNA.

Para sarjana fresh graduate itu tidak hanya berasal dari satu atau dua bidang teknik. Berbagai macam disiplin ilmu digabungkan dalam tim yang terdiri dari kombinasi para profesor dan para pemuda lulusan anyar yang terbilang masih ’’hijau” itu. bahkan, alumnus seni rupa pun menjadi bagian dari tim PUNA.

Anak-anak muda itu dilatih bahasa pemrograman, dan setelah mahir mereka diberi software sesuai disiplin ilmu masing-masing.

’’Mustahil PUNA dibuat oleh ahli di satu ilmu saja, semisal termodinamika,’’ tutur Joko. Setidaknya tim PUNA dibagi dalam tujuh kelompok yang memegang peranan penting. Mulai kelompok aircraft, avionic, hingga kelompok yang khusus menangani termodinamika. Berbagai rangkaian uji coba dan evaluasi pun dilakukan.

Masa-masa uji coba merupakan saat paling krusial. Para penggawa tim PUNA jarang tidur menjelang hari H. Mereka harus memastikan bagian sekecil apapun tidak ada yang cacat dan terlewatkan, dan pesawat dibuat sesuai prosedur dan cetak biru yang telah ditelurkan Prof Said.

Meninggalnya Said pada 2007 membuat tim PUNA terguncang. Mereka sempat menjadi anak ayam yang kehilangan induknya. Apalagi, kala itu dukungan pemerintah terhadap pengembangan PUNA masih belum 100 persen.

Mereka harus mengembangkan pesawat dengan kemampuan finansial yang terbatas. Rasa pesimistis mulai menjalari tim tersebut.

Untungnya, para pemuda itu cepat bangkit. Mereka kembali kepada jalan yang benar, dan mengembangkan PUNA hingga benar-benar laik terbang. Tidak hanya itu saja, Joko juga mulai memberikan materi komersialisasi teknologi agar hasil karya tersebut tidak sia-sia setelah berhasil terbang dengan sempurna.

Sejak tahun 2009, tim PUNA mulai mengembangkan segmentasi kebutuhan pasar. Dari situ, didapati jika dulunya Prof Said berkeinginan melayani kebutuhan TNI AU untuk mengawasi wilayah perbatasan.

Selain itu, teridentifikasi pula kebutuhan untuk mengawasi wilayah Indonesia yang rawan pembalakan liar dan kebutuhan akan hujan buatan.

Dari situ, rancangan PUNA terus disempurnakan hingga akhirnya menarik perhatian Balitbang TNI. Balitbang pun ikut serta dalam pengembangan PUNA, dan lahirlah Wulung. Spesifikasi pesawat tersebut dianggap cukup sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

Dengan bobot 60 kilogram dan bentang sayap 6,34 meter, PUNA Wulung memiliki jarak jelajah 200 kilometer di ketinggian 12 ribu kaki. Pesawat itulah yang pada 29 April lalu dinyatakan siap untuk dikomersialisasi melalui PT DI.

Meski begitu, saat ini tim PUNA Wulung sedang mengembangkan lagi pesawat tersebut.’’Pesawat ini sekarang masih memiliki kemampuan 3,5 gravitasi. Kami sedang kembangkan agar memiliki kemampuan 7 gravitasi agar mampu menahan beban ratusan kilogram,’’ lanjut pria 58 tahun itu.

Potensi PUNA Wulung saat ini masih ada di level dua. Umumnya, pesawat militer tak berawak milik negara maju sudah ada di level tiga. Level tertinggi atau level empat yang mampu dicapai saat ini adalah kemampuan jelajah di atas 70 ribu kaki.

Menurut Joko, dengan potensi di level dua saat ini, PUNA Wulung sudah mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara. Terutama, dalam hal pengawasan illegal logging dan pembentukan hujan buatan. Justru jika ketinggian jelajahnya terlalu tinggi, dikhawatirkan wilayah Indonesia tidak bisa terekam sempurna akibat tertutup awan.

Joko menambahkan, dengan adanya PUNA, fungsi pengawasan oleh kapal dan pesawat berawak TNI AU bisa lebih efisien. PUNA bisa menggantikan biaya tinggi akibat pengawasan di wilayah perbatasan.’’Dari satu kapal induk, PUNA bisa mengawasi lebih jauh namun dengan biaya lebih efisien,’’ tambahnya.

(Kaltimpost)